TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Mari cek wakil kita
Change Size
Rosalia Wewengkang, 90, (center) walks toward the voting booth with two people assisting her at the Padarambu polling station 09 in Watunggene subdistrict, Kota Komba district, East Manggarai regency, East Nusa Tenggara on election day on April 17, 2019. (JP/Markus Makur)
P
ublik akan punya cukup banyak waktu, yaitu antara Agustus dan September, untuk menilik dan mengetes kelayakan ribuan calon legislatif, yang saat ini sedang menjalani seleksi administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mari berpartisipasi aktif dalam mencermati para calon yang ada untuk memastikan anggota legislatif berikutnya bisa membuat demokrasi berjalan melalui mekanisme check and balances.
Kita harus mendesak KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemantau pemilu yang terdaftar untuk menyebarluaskan informasi terkait para caleg kepada pemilih, baik di dalam maupun di luar negeri. Intinya, harus ada cara agar para pemilih tidak memutuskan sesuatu di tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan imbalan yang mereka terima, tetapi murni memilih caleg karena percaya bahwa para wakil rakyat tersebut bisa mewujudkan harapan agar Indonesia menjadi lebih baik.
Penangkapan salah satu caleg yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Sekjen Partai NasDem, baru-baru ini, serta vonis penjara bagi banyak politisi dari berbagai partai selama beberapa tahun terakhir, seharusnya bisa jadi semacam peringatan bahwa masyarakat harus memilih orang yang tepat dalam pemilihan legislatif dan juga pada pemilihan presiden, Februari tahun depan.
Johnny adalah menteri kabinet kelima dalam masa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tumbang akibat korupsi. Mantan Menteri Olahraga Imam Nahrawi, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Juliari Batubara, serta mantan Menteri Perikanan Edhy Prabowo juga divonis korupsi. Mereka semua adalah politisi dari koalisi yang berkuasa.
Di pemilu mendatang, kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi korban tipu daya para politisi busuk.
Banyaknya politisi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang kemudian terbukti bersalah melakukan korupsi seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilih. Saat datang ke TPS pada 14 Februari 2024, mereka tidak boleh mengulangi kesalahan karena memilih kandidat hanya berdasarkan etnis, agama, atau bahkan daya tarik fisik semata. Para pemilih harus menggali lebih dalam rekam jejak para caleg.
Diperkirakan 206 juta pemilih akan menggunakan hak pilih mereka Februari mendatang untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden secara serentak.
