Ketegangan sempat terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air karena pendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengaku mendapat intimidasi yang diduga dilakukan aparat negara. Mereka juga menyesalkan kegagalan aparat negara dalam menjaga ketidakberpihakan sebagai sebuah syarat mutlak terlaksananya pemilu yang bebas dan adil.

Dalam aksi massa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sehari sebelum acara debat calon presiden, Ganjar mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap serangkaian ancaman yang ditujukan kepada para pendukungnya. Ancaman yang ia maksud, termasuk terhadap artis dan komedian Butet Kertaradjasa, yang penampilan panggungnya sempat membuat marah kelompok Projo, relawan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Kelompok tersebut kini mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Projo telah melaporkan Butet ke Polda Yogyakarta karena diduga menghina Presiden. Namun, gugatan itu kemudian dicabut, dengan catatan, “atas permintaan Presiden Jokowi”.

Sementara itu, Anies mengatakan bahwa maraknya aksi intimidasi tidak seharusnya membuat takut pihak-pihak yang mendukungnya. Dalam upaya untuk memberi penguatan bagi para pendukungnya tersebut, Anies mengatakan bahwa banyaknya intimidasi yang terjadi tidak seberat beban yang dipikul keluarga berpenghasilan rendah, serta tidak sekeras perjuangan kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan.

Tak hanya pendukung di kalangan akar rumput, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku mendapat intimidasi setelah resmi menyatakan dukungannya kepada Anies. Berbicara di siniar Acara Politik CNN Indonesia, Kalla mengatakan bahwa bisnisnya harus menghadapi hambatan yang tidak perlu, sejak ia secara terbuka memilih salah satu pihak.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, musim kampanye menjelang pemilu 14 Februari 2024 juga diwarnai dengan pelanggaran aturan main. Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya pada hari Sabtu menghentikan konser yang menampilkan penyanyi terkemuka Ahmad Dhani, yang juga merupakan calon legislatif wakil dari Partai Gerindra. Bawaslu menegaskan bahwa konser tersebut merupakan pelanggaran terhadap jadwal kampanye yang disetujui oleh KPU setempat.

Bawaslu cabang Surabaya juga sedang menyelidiki sejumlah pegawai negeri sipil atas dugaan keterlibatan mereka dalam kampanye calon presiden tertentu.

Sementara itu, lembaga pengawas pemilu di Temanggung, Jawa Tengah, telah memanggil seorang kepala desa setelah ada foto yang menunjukkan dia dan para kepala desa lainnya menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh tim kampanye Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka. Foto itu sempat viral.

Bawaslu harus menegakkan aturan melalui investigasi atas pelanggaran yang terjadi. Dan pelanggaran itu termasuk penggunaan intimidasi. Bawaslu harus membawa pelakunya ke pihak penegak hukum, bukan hanya karena insiden tersebut bertentangan dengan semangat pemilu yang bebas, jujur, dan adil, namun juga karena hal tersebut akan melemahkan kredibilitas pemilu.

Bagaimana pun, kita masih menunggu apakah Bawaslu akan menanggapi kemarahan masyarakat atas dugaan pelanggaran peraturan pemilu yang melibatkan Presiden Jokowi. Presiden mengeluarkan pernyataan tentang keberpihakan. Presiden juga melakukan distribusi bantuan sosial serta bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Tindakan itu, oleh banyak pihak, dianggap menguntungkan Prabowo dan Gibran, putra sulung Presiden.

Presiden membantah adanya motif politik di balik program jaring pengaman sosial. Ia juga membela hak politiknya untuk memilih salah satu pihak. Namun fakta bahwa akademisi terkemuka dari berbagai universitas di seluruh negeri telah berbicara keras menentang Presiden harus menjadi pengingat, atau bahkan peringatan, bahwa tindakan intervensinya telah mengancam demokrasi. Padahal, demokrasi di Indonesia dicapai dengan susah payah.

Seolah membuat segalanya makin buruk, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin 5 Januari mengumumkan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinyatakan bersalah. Ketua KPU dinilai telah melakukan pelanggaran etik karena mengizinkan Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Keputusan tersebut tidak akan mendiskualifikasi Gibran, namun jelas ini merupakan pertanda buruk bagi pencalonan yang bersangkutan untuk duduk di kursi jabatan tertinggi kedua.

Mungkin karena meluasnya reaksi terhadap pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Prabowo menggunakan pidato penutup debat hari Minggu untuk meminta maaf kepada para pesaingnya. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf, keputusan akhir tetap ada di tangan para pemilih, dan akan terlihat pada 14 Februari.