Meski peran pers dalam ekosistem berita semakin berkurang, kehadirannya tetap relevan untuk menciptakan ruang wacana publik terkait isu-isu penting.
ktober mendatang, Prabowo Subianto akan menjabat sebagai presiden kedelapan Indonesia. Ada baiknya menyatakan kembali bahwa hal tersebut terjadi berkat pemilu demokratis yang bebas dan adil pada Februari lalu. Lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa pemilu tak akan mungkin terlaksana tanpa peran kebebasan pers.
Hari ini, saat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, mari ingatkan diri kita sendiri tentang sangat diperlukannya kehadiran pers yang bebas dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan pers juga diperlukan oleh pemilu sebagai produk demokrasi.
Tahun ini, lebih dari separuh penduduk dunia akan menuju tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin nasional mereka. Beberapa proses pemungutan suara dilakukan secara demokratis, tetapi ada pula yang mungkin terlaksana secara kurang demokratis. Apa pun kondisinya, pers bebas yang bertanggung jawab harus berperan untuk memastikan proses pemilihan umum yang kredibel yang menghasilkan pemerintahan yang kredibel. Peran itu merupakan kewajiban pers terhadap masyarakat.
Secara global, pers mendapat banyak tekanan karena disrupsi besar-besaran yang disebabkan oleh internet. Kebangkitan media sosial, terutama, telah mengubah lanskap pemberitaan. Kini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga mengubah cara kerja jurnalisme. Media kawakan yang terus hanya mempraktikkan jurnalisme telah kehilangan dominasi dan pengaruh yang mereka genggam dua dekade lalu. Mereka tidak hanya kehilangan audiens akibat hadirnya pemain baru, tapi banyak juga yang terjerat masalah finansial.
Semua perubahan dalam tatanan pemberitaan menjadi alasan bagi media, dan jurnalisnya, untuk tidak melakukan kewajiban mereka seperti harapan masyarakat. Pasalnya, untuk memenuhi kewajiban itu, pers harus bekerja lebih keras agar tetap relevan dan berkontribusi terhadap berjalannya demokrasi dan pemilu yang diselenggarakan secara berkala.
Tidak sulit membayangkan kondisi masyarakat tanpa kebebasan pers. Lihat saja negara-negara lain, beberapa di antaranya berada satu wilayah dengan kita. Di negara-negara tersebut, pers dikontrol pemerintah dan tugas jurnalis dihalang-halangi. Mereka yang sudah cukup umur akan mengingat kekejaman terkait hak asasi manusia dan korupsi tak terkendali yang terjadi di bawah rezim Soeharto. Saat itu, pers sangat ditekan dan dikendalikan oleh pemerintah.
Era Indonesia pasca-Soeharto kemudian membuktikan betapa pentingnya kebebasan pers dalam menjaga jalannya demokrasi. Media berita, dan para jurnalisnya, telah memberikan informasi lengkap kepada masyarakat tentang Indonesia. Melalui informasi itu, media menggalang pengawasan atas pihak-pihak yang berkuasa – yaitu pemerintah, legislatif, peradilan, bahkan juga perusahaan-perusahaan besar. Sekalipun perannya dalam ekosistem berita semakin berkurang, kehadiran pers tetap relevan dalam menciptakan ruang wacana publik terkait isu-isu penting.
Dalam hal pemilu, yang sudah diadakan di Indonesia enam kali sejak 1999, kebebasan pers telah membantu para pemilih dalam menentukan siapa yang layak memimpin negara. Prabowo, dan keempat presiden sebelumnya termasuk Joko “Jokowi” Widodo, adalah hasil pemilu demokratis. Dalam pemilihan presiden, pers dapat dengan bangga mengklaim bahwa mereka telah memainkan perannya.
Mereka yang bekerja di bidang pers harus menjadi orang pertama yang mengakui ketidaksempurnaan dan kekurangan diri sendiri. Mereka menyadari tantangan yang mengadang, internal maupun eksternal, dalam menjalankan profesi mereka dan mengelola industri media.
Pers harus melanjutkan perjuangan untuk memperluas batas kebebasan, di luar hal-hal yang terkait dengan pekerjaan media. Artinya, pers harus berupaya lebih keras untuk menjaga kebebasan berekspresi bagi semua orang, di tengah meningkatnya tanda-tanda makin sempitnya ruang publik, daring maupun luring. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pekerjaan awak media, mulai dari undang-undang pers, peraturan media penyiaran, aturan internet hingga hukum pidana, perlu terus-menerus diperbaiki dan dikaji ulang untuk memastikan bahwa pekerja media punya kebebasan untuk bekerja secara efektif.
Insan pers harus mengambil posisi dalam lanskap media yang saat ini tampak carut marut, dengan tetap jujur dan setia pada kaidah jurnalisme. Tujuan utama adalah membangun kredibilitas pers dan memenangkan kepercayaan publik, pers harus menjadi pihak yang akan dijadikan acuan saat misinformasi marak terjadi.
Pada Hari Kebebasan Pers Dunia hari ini, jurnalis dan media tempatnya bernaung harus ingat bahwa masyarakat telah memberi mereka peran khusus di lingkungan, dengan segala keistimewaan yang menyertai, termasuk kebebasan bergerak.
Pada hari ini, insan pers harus memperbarui komitmen mereka untuk menjalankan kewajiban profesi mereka di tengah masyarakat.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.