Eko Damara, seorang letnan satu TNI Angkatan Laut, dilaporkan bunuh diri pada 25 Mei setelah menimbun utang sebesar Rp819,3 juta ($49.980 dolar Amerika).

Prima Saleh Gea, yang terdaftar di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Jawa Barat, diduga gantung diri pada 4 Juni karena utang judi daring.

Brigjen Pertama Rian Dwi Wicaksono dibakar oleh istrinya, yang juga polisi, Fadhilatun Nikmah pada 8 Juni.

Judi dapat merugikan anggota militer atau polisi, sama halnya judi merugikan masyarakat awam. Pasalnya, judi setara dengan opium, sama-sama membuat kecanduan di masyarakat.

Perjudian daring memang dirancang untuk membuat ketagihan. Trik yang digunakan Judi daring, misalnya, imbalan yang variative. Trik lama yang membuat seolah pelakunya nyaris menang juga dilakukan agar korban terus bertaruh karena penasaran.

Dengan kemudahan akses yang diberikan internet, risiko kecanduan dan kehancuran finansial jadi semakin besar. Padahal, segala bentuk perjudian dilarang oleh hukum Indonesia.

Jadi, meskipun terdapat banyak manfaat dari digitalisasi di negara ini, kurangnya upaya perlindungan yang efektif, khususnya oleh aparat keamanan, tidak hanya menyebabkan munculnya ancaman baru terhadap masyarakat, namun juga berdampak pada institusi-institusi negara.

Sekalipun pemerintah telah melakukan intervensi, jika dilihat makin luasnya penyebaran masalah ini, ada perasaan bahwa pihak berwenang belum menangani masalah ini secara maksimal.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah judi ini, misalnya, tidak akan banyak membantu membendung gelombang perjudian daring. Yang harus diatasi adalah akar penyebabnya.

Betul, masyarakat perlu mendapat lebih banyak informasi tentang krisis terkait judi yang sedang terjadi. Tapi mengandalkan hanya edukasi lewat pesan singkat tidak akan ada manfaatnya bagi pengguna ponsel yang sudah kecanduan judi.

Mengingat data yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), para ahli juga menganggap pemukulan genderang perang oleh gugus tugas perjudian daring yang baru saja dibentuk hanya sekadar omong kosong saja.

Jika Rp600 triliun ($36,6 miliar dolar Amerika) telah mengalir melalui perjudian daring di tanah air sejak 2017, apa yang telah dilakukan untuk menanggapinya? Penggerebekan di kalangan masyarakat bawah?

Sebaliknya, kami meminta pihak berwenang menganggap kasus bunuh diri terkait perjudian yang terjadi baru-baru ini sebagai indikasi lebih lanjut, bahwa pasukan keamanan kita mungkin sudah disusupi oleh jaringan perjudian.

Jangan sampai kita lupa, penyelidikan atas pembunuhan perwira polisi junior Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 mendorong penyelidikan terpisah terhadap jaringan perjudian online di Sumatera Utara. Jaringan itu diduga terkait dengan perwira tinggi polisi yang mendukung operasi rahasia tersebut.

Penyelidikan atas kasus Sumatera Utara mereda seiring dengan turunnya perhatian masyarakat. Sementara itu, mereka yang dipecat karena terlibat tetap menyatakan diri tidak bersalah.

Sekalipun kecurigaan adanya korupsi internal tidak terbukti, tetap saja kasus tersebut akan melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya negara untuk membatasi judi daring.

Memang, kami mengakui upaya pemerintah mengatasi masalah ini dengan lebih serius, melalui pemblokiran dan penggerebekan lokasi judi. Hal itu juga sesuai instruksi Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 14 Juni lalu. Tapi, upaya tersebut masih terlalu sedikit dilakukan.

Kami menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Kami minta pihak berwenang Indonesia untuk menunjukkan integritas. Tunjukkan kemerdekaan institusi dari jaringan perjudian daring.

Paling tidak, mereka bisa meniru langkah Tiongkok. Negara itu bertindak keras terhadap keluarga mafia yang mengoperasikan jaringan perjudian di Myanmar. Harus ada tindakan tegas terhadap kejahatan terorganisir.

Jelas bahwa kita punya kebutuhan mendesak akan pendekatan multidimensi untuk mengatasi krisis akibat judi daring. Kami menyerukan agar pihak berwenang melindungi kelompok rentan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan keamanan RI.

Kegagalan untuk melakukan hal itu akan membuat kita mempertaruhkan lebih banyak nyawa. Lebih jauh, judi daring berisiko merusak visi kita akan hadirnya generasi emas pada 2045.