Lebih baik mencegah agar publik tidak krisis kepercayaan, ketimbang harus memulihkan situasi.
Presiden Prabowo Subianto telah menerima sejumlah kritik karena mengangkat lebih dari 100 orang ke dalam kabinetnya yang disebut Kabinet Merah Putih. Saat ini, kemungkinan, kabinet Prabowo menjadi yang terbesar di dunia.
Yang jadi masalah bukan hanya banyaknya kementerian dan jabatan baru, yang diperkirakan akan membebani anggaran negara. Problem muncul ketika beberapa orang yang diangkat tampaknya mendapatkan jabatan mereka semata-mata berkat dukungan yang mereka perlihatkan saat ketua Partai Gerindra tersebut kampanye presiden.
Namun, sebagai mantan anggota militer, Prabowo tampak senang menanamkan disiplin dalam kabinetnya. Ia menjaga mereka di bawah pengawasan ketat Mayor Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet yang juga mantan ajudannya.
Dalam beberapa kesempatan, yang menghiasi beragam pemberitaan, sejumlah tokoh pemerintahan, bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah ditelepon Teddy ketika mereka tidak bertindak atau berbicara sesuai keinginan Prabowo.
Dalam beberapa kasus, teknik ini mungkin berhasil. Utusan Khusus Bidang Kerukunan Beragama dan Pengembangan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman mengajukan pengunduran diri setelah ditegur Teddy. Teguran diutarakan karena ia menghina penjual es teh dalam acara pengajian yang dipimpinnya. Prabowo mengatakan bahwa tawaran pengunduran diri utusan khususnya itu merupakan "tindakan yang berani", tetapi ia tidak mengatakan akan menerima pengunduran diri Miftah tersebut atau menolaknya.
Sebelum ini, Prabowo melalui Teddy pernah mengeluarkan teguran di grup WhatsApp untuk anggota kabinet. Dalam pesan yang salinannya beredar di kalangan wartawan itu, Teddy memperingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat dengan kop surat kementerian, "terutama yang menyangkut acara pribadi demi menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi kontroversi publik".
Teguran itu muncul setelah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Yandri Susanto dikecam karena menggunakan kop surat kementerian untuk mengundang para pemimpin daerah di Banten agar menghadiri acara peringatan dua tahun wafatnya sang ibu. Yandri kemudian mengeluarkan permintaan maaf.
Contoh-contoh perilaku buruk dari anggota kabinet ini mungkin telah diatasi dengan baik. Namun, bukan berarti metode pinjam tangan yang dilakukan Prabowo layak dipuji.
Anggota kabinet Prabowo kini kerap menolak menjawab pertanyaan spontan dari wartawan dan cenderung membatasi kehadiran di acara publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya dikenal lugas dan blak-blakan, kini kerap mengelak pertanyaan, terutama yang terkait kebijakan ekonomi pemerintah dan cara tepat mewujudkan rencana pemerintah mencapai target pertumbuhan 8 persen.
Meski meminta menteri agar tutup mulut berbeda dengan sensor media atau membungkam publik, peringatan yang ditakuti dari Teddy justru dapat memutus akses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya soal kebijakan pemerintah. Hal itu akan menggerogoti persepsi terkait transparansi dan akuntabilitas Prabowo.
Memang, lebih baik mencegah terjadinya krisis kepercayaan publik daripada memperbaikinya saat publik sudah telanjur tak percaya. Prabowo dapat melakukannya dengan mengizinkan para menteri berbicara terbuka kepada publik, serta memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahannya. Hal ini dapat dimulai dengan bicara jujur tentang sumber daya negara dan kemampuan pemerintahannya.
Daripada mempertahankan kabinet besar yang mungkin sulit dikendalikan, akan lebih baik bagi Presiden untuk memprioritaskan tujuannya dan hanya mempekerjakan orang-orang yang kompeten. Ia harus ingat bahwa pemerintahannya dibiayai oleh rakyat, bukan oleh badan amal.
Prinsip yang sama soal prioritas juga berlaku untuk janji populis yang dilontarkan Prabowo selama kampanye presiden. Janjinya banyak, mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pembangunan jutaan rumah murah, hingga makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu menyusui.
Mari memahami bahwa Presiden bermaksud baik. Ia hanya menginginkan yang terbaik bagi negara. Namun, tanpa perencanaan dan pelaksanaan cermat, rencana apa pun akan sia-sia belaka.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.