Setidaknya, hingga saat ini ada tiga pejabat publik yang menuai dampak dari gerakan sosial di internet. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarata Eko Darmanto, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono harus menjalani penyelidikan atas dugaan korupsi dan pencucian uang setelah diekspos oleh pengguna media sosial. Kasus Andhi hingga saat ini masih terus diproses.

Terkuaknya kinerja bobrok tiga pejabat tersebut telah meningkatkan tekanan agar pemerintah melakukan reformasi yang lebih tegas pada lembaga negara yang bertugas mengumpulkan dan mengelola keuangan, khususnya Kementerian Keuangan. Pemerintah menanggapi tekanan publik yang dimulai secara daring tersebut. Beberapa langkah diambil untuk menindak pejabat negara yang dicurigai menyimpang dan punya kecenderungan buruk memamerkan kekayaan mereka di media sosial.

Kurang cepat, kurang keras

Yanuar Nugroho, peneliti yang saat ini menjadi visiting senior fellow di ISEAS Singapura-Yusof Ishak Institute, menyebut bahwa lambatnya gerak pemerintah dalam merespon kebencian publik ketika kasus Rafael pertama kali viral telah memicu amarah pengguna media sosial.

“Pemerintah menunggu berhari-hari untuk menangani kasus ini setelah viral […] Komentar apa pun jadi terlambat ketika sentimen negatif sudah terbentuk,” kata Yanuar, yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf Presiden Joko “Jokowi” Widodo di masa jabatannya yang pertama.

Reaksi awal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berupa penyangkalan juga memperburuk situasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat dinilai melindungi kementeriannya. “Padahal, akui saja bahwa kementeriannya bermasalah dan korupsi memang merajalela di kalangan stafnya. Menjadikan momentum ini inspirasi untuk mewujudkan reformasi akan meredam sentimen negative,” tambah Yanuar.

Menurut Yanuar, kasus Rafael membuktikan kekuatan media sosial sebagai medium yang menyiarkan informasi, sekaligus bisa menciptakan sentimen negatif terhadap pemerintah. “Anda tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga meluaskan sentimen [di media sosial]. Berita bisa dengan mudah diklarifikasi. Tapi butuh upaya luar biasa untuk mengontrol sentimen negatif. Pemerintah kewalahan,” katanya.

Kegusaran daring

Serangan parah yang dilakukan putra Rafael terhadap seorang remaja pada akhir Februari lalu mengakibatkan perhatian publik tersorot pada kekayaan keluarga yang dinilai di luar kewajaran. Pandangan publik bagai membuka kotak Pandora yang isinya gaya hidup mewah para pejabat Kementerian Keuangan.

Melalui akun media sosialnya, putra Rafael, Mario Dandy, 20 tahun, memamerkan gaya hidup berlebihan yang dijalani keluarganya, termasuk dari foto-foto dengan sepeda motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon. Nyatanya, kendaraan tersebut kemudian ditemukan terdaftar atas nama orang lain, praktik umum yang sering dilakukan untuk menghidar dari kewajiban bayar pajak. Kekayaan luar biasa Rafael yang ditampilkan di media sosial memicu penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPATK kemudian menemukan 40 rekening bank terkait Rafael yang berisi total Rp500 miliar (US$32,5 juta). Rafael lalu dipecat dari Kementerian Keuangan.

Skandal itu memaksa Menteri Keuangan terjun langsung dalam berbagai upaya komunikasi massa untuk menjaga kepercayaan publik pada pelayanan institusinya. Ia juga segera mengingatkan bawahannya menghentikan aksi hidup glamor, bahkan serta merta memerintahkan pejabat tinggi pajak untuk membubarkan klub motor mewah mereka.

Kemarahan daring pada pejabat Kementerian akibat pameran kekayaan yang terlalu berlebihan belum tamat. Setelah Rafael, pegiat media sosial mengungkap kiprah Eko sebagai abdi negara kaya raya. Tangkapan layar halaman Instagram-nya menjadi viral, menunjukkan kelakuannya mengendarai sepeda motor mahal dan menerbangkan pesawat Cessna. Eko dibebastugaskan untuk menjalani proses penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran etik.

Andhy kemudian menjadi berita berikutnya, setelah beredar video yang memperlihatkan rumah bertingkatnya yang mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Belakangan, muncul pula foto putrinya bergaya mengenakan busana Balenciaga seharga Rp 22 juta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa PPATK telah menandai berbagai transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang melibatkan 460 pejabat Kementerian Keuangan. Transaksi terjadi sejak 2009.

Kompaknya dua kubu

Analisa perusahaan konsultan big data Drone Emprit mengungkapkan bahwa kasus Kementerian Keuangan telah memicu kemarahan publik atas penyalahgunaan uang publik. Ada keraguan bahwa keadilan gagal ditegakkan karena berurusan dengan orang kaya.

Dasar pemaparan Drone Emprit adalah sentimen publik yang dirangkum dari lebih dari 30.000 kicauan di Twitter yang muncul sekitar waktu kasus Rafael menjadi viral, yaitu antara 21 dan 28 Februari. Ditemukan bahwa publik terkejut atas kekayaan pejabat negara yang jumlahnya tidak masuk akal.

“Opini dan kecurigaan publik juga berkembang menjadi [dugaan] praktik 'haram' yang dilakukan oleh petugas pajak. Artinya, Kementerian Keuangan secara umum dinilai sebagai institusi yang dipenuhi pegawai bejat yang tidak bisa dipercaya,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit.

Setelah mencermati lebih dalam akun Twitter yang memicu adanya diskusi publik terkait abdi negara kaya juga mengungkapkan kesamaan pikiran antara dua kubu yang tadinya berlawanan. “Beberapa akun dimiliki mereka yang pro-pemerintah. [Sekarang] pro-pemerintah atau oposisi, berpendapat sama: mengkritik Kementerian Keuangan," katanya.

Aktivisme daring?

Kepedulian publik yang sama atas terbongkarnya skandal di balik kekayaan pegawai negeri telah menghidupkan kembali aktivisme online yang ada di Indonesia. Demikian pandangan Wijayanto, Direktur Media dan Demokrasi dari  Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penangann Ekonomi dan Sosial ( LP3ES).

“Sentimen negatif [terhadap pemerintah] telah tumbuh akibat ketimpangan ekonomi dan korupsi yang meluas. Publik makin kecewa terhadap KPK yang dinilai melemah, menyebabkan protes aktivis dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini lalu diikuti hadirnya informasi terkait CPI Indonesia yang menurun,” kata Wijayanto.

CPI, Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi, adalah pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Transparency International. Pada CPI 2022 di  Laporan Tahunan yang terbit bulan lalu, Indonesia merosot 14 peringkat menjadi urutan ke 110 dari 180 negara.

Menurut Wijayanto, seberapa jauh semua kegiatan masyarakat bisa mendesak Pemerintah melakukan perubahan tergantung pada kebijaksanaan pemerintah memanfaatkan momentum insiden saat ini untuk mewujudkan reformasi struktural. (ahw)

Popular

EU seeks to allay RI supply concerns amid sanctions on Russian oil

Central Java train crash kills four: Police

Pope names former undocumented migrant as US bishop of West Virginia