Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan kawasan Asia Tenggara terancam faktor eksternal, seperti persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Secara internal, kawasan juga harus berjuang melawan perdagangan manusia, transaksi narkoba transnasional, pencucian uang, dan terorisme.

Sebagian dari ancaman tersebut, terutama perdagangan manusia, diperparah oleh pandemi COVID-19. Adanya ketidakpastian ekonomi mengakibatkan angka pengangguran meningkat, menjadi pendorong utama meningkatnya kejahatan transnasional.

Pada tahun 2022 saja, Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 600 kasus repatriasi warga korban skema perdagangan manusia di Kamboja. Pekerja disandera dan dipaksa melakukan penipuan online, setelah awalnya dijanjikan pekerjaan administratif atau bekerja di bidang layanan dengan janji gaji berupa dolar Amerika. Skema tersebut menjadi sangat populer di Asia Tenggara.

Meskipun ASEAN merupakan asosiasi ekonomi, para ahli telah mengatakan bahwa isu politik dan keamanan di kawasan tersebut terkait dengan ekonominya, sesuatu yang dipahami para pimpinan ASEAN saat konferensi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, minggu lalu.

Menko Polhukam Mahfud MD, yang minggu lalu menjadi pemimpin Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, mengatakan bahwa kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat membuat ASEAN tidak relevan, dan menjadikan kejahatan transnasional “tak hanya sebagai ancaman bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut, tetapi juga sebagai penghambat proses pembangunan komunitas kita”.

Konferensi menghasilkan dua deklarasi. Pertama adalah untuk menangani perdagangan manusia dan yang kedua membahas keselamatan pekerja migran dalam keadaan darurat.

Popular

US says Boeing can be prosecuted for 737 MAX crashes

China, Indonesia open a new chapter of building a community with a shared future

Ukrainians, Russian face death over Bali drug lab: Police