TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Bank, penambang perlu dukungan lebih naikkan eksplorasi nikel
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Hot topic: A furnace operates on Sept. 9, 2022, at a nickel smelting facility that belongs to PT VDNI on the Morosi industrial estate in Konawe, Southeast Sulawesi. The company processes nickel and produces stainless steel. ( Antara/Jojon)
I
ndonesia perlu menyusun pola insentif yang lebih menarik bagi penambang nikel, dan sektor keuangan yang mendukungnya, untuk mendorong eksplorasi cadangan nikel negara dan menurunkan impor komoditas ini.
Meskipun berstatus sebagai produsen nikel terbesar di dunia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor 53.863 ton bijih nikel pada semester pertama tahun 2023, naik dari 22.503 ton pada tahun 2022.
Para ahli menunjuk lonjakan kapasitas pemrosesan nikel sebagai alasan peningkatan pesat impor bijih. Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan domestik.
Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, analis dari Bank Mandiri, mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif dan pembiayaan untuk eksplorasi nikel, karena hanya sedikit bank yang tertarik mendanai proyek semacam itu.
"Karena, misalnya, bank dapat mengambil aset lain milik perusahaan sebagai jaminan bagi perusahaan yang ingin melakukan eksplorasi, tetapi pemerintah harus memberi insentif bagi bank dan perusahaan tersebut,” katanya kepada The Jakarta Post pada hari Rabu.
Menurut firma hukum Squire Patton Boggs, proyek pertambangan sering kali dibiayai melalui pembiayaan ekuitas dan utang, dengan struktur tradisional yang terkenal sebagai pengaturan usaha patungan (joint venture arrangements) dan penerbitan pasar modal (capital market issuances).
Namun, laporan Squre Patton Boggs pada 2022 mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat halangan dan pembatasan pada pembiayaan proyek pertambangan melalui struktur tradisional, terutama ketika harga komoditas sedang rendah atau terjadi ketidakpastian politik di negara lokasi tambang.
