TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Insentif properti dorong permintaan hunian, tetapi hanya sedikit untuk apartemen
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Touch up: A builder works at the construction site of a low-cost apartment project in Kendari, Southeast Sulawesi, in April 2017. (Antara/Jojon)
P
ara pemain properti telah menyambut baik serangkaian insentif baru yang didanai pemerintah. Insentif ini bertujuan untuk menghidupkan kembali industri yang terimbas pandemi dan kemudian terdampak kenaikan suku bunga. Namun, kemampuan insentif tersebut dalam membantu segmen apartemen keluar dari keterpurukan masih dipertanyakan.
Ketua Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Senin (30 Oktober) bahwa para pemain di sektor ini berterima kasih atas insentif-insentif tersebut. Saat ini, pengusah property telah mulai berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
"Kami melihat [peraturan ini] sebagai langkah pemerintah yang berpikir jauh ke depan, untuk mengangkat industri properti agar bisa bangkit seperti industri lainnya," kata Joko.
Insentif tersebut berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian properti serta pembebasan biaya administrasi sebesar Rp4 juta ($252 dolar Amerika) untuk pembeli rumah yang berpenghasilan rendah. Biaya tersebut akan didanai oleh APBN.
Hingga pertengahan 2024, setiap pembeli properti seharga hingga Rp2 miliar dapat memanfaatkan pembebasan PPN. Sementara itu, pembeli masih dapat menikmati pengurangan PPN sebesar 50 persen hingga paruh kedua 2024.
Mengingat tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11 persen, pembeli properti dapat menghemat hingga Rp220 juta berkat pembebasan tersebut.
Jakarta belum mengeluarkan aturan soal insentif ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Rabu lalu (25 Oktober) bahwa insentif ini akan berlaku untuk pembelian pada bulan November.
