Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada hari Selasa memuji kinerja APBN dengan mengungkapkan defisit sebesar 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh di bawah target awal dan revisi sebesar 2,84 persen dan 2,27 persen.

“Kinerja APBN pada tahun 2023 bagus, solid, [dan] kredibel bukan karena tidak ada risiko. Semua risiko terjadi, tetapi kita berhasil memperkuat anggaran dan menopang perekonomian, serta menjaga masyarakat,”kata Sri Mulyani.

Defisit anggaran yang lebih kecil mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati sehingga kekurangan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara.  Hal tersebut menyebabkan pula terjadi penurunan utang. Namun, jika hal ini disebabkan oleh pengeluaran anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan, dapat juga diartikan bahwa pemerintah telah gagal menggunakan sarana fiskal yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Rabu bahwa hal ini mengisyaratkan bahwa APBN tahun 2023 gagal memaksimalkan potensi ekonominya. Pasalnya, tujuan utama APBN adalah mencapai keseimbangan antara mempertahankan postur fiskal yang sehat dan mendorong pertumbuhan.

Belanja pemerintah merupakan kunci stimulan untuk pertumbuhan ekonomi, mengingat efek penggadanya terhadap aktivitas dunia bisnis. Pembangunan jalan, misalnya, menyediakan akses ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak dapat didatangi, dan aktivitas ekonomi mungkin akan meningkat seiring dengan meningkatnya aksesibilitas.

David menggambarkan belanja pemerintah sebagai “kekuatan pendorong perekonomian”. Menurutnya, defisit di bawah dua persen PDB “terlalu rendah” untuk memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu.