Sebagai calon presiden, Prabowo berencana merealisasikan programnya dengan meningkatkan rasio pajak. Ia juga menyebutkan akan membentuk badan baru yang khusus mengurusi pendapatan negara, yang akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga pemeringkat tersebut yakin bahwa reformasi tata negara yang akan dijalankan Prabowo mungkin perlu waktu. Namun, implementasi janji-janjinya bisa saja disegerakan.

Para analis memperingatkan bahwa peningkatan belanja pemerintah secara tiba-tiba untuk segera memenuhi semua janji-janji Prabowo dapat melanggar batas defisit anggaran. Selama ini, batas yang ditetapkan oleh undang-undang adalah sebesar 3 persen dari PDB.

Mereka mendesak mantan jenderal tersebut untuk mengungkapkan rencana pendanaan program-programnya. Mereka juga meminta daftar potensi dampak rencana pendanaan tersebut terhadap posisi fiskal. Keduanya perlu dilakukan untuk meyakinkan pasar.

Dalam kampanye pemilunya, Prabowo menjanjikan beberapa program besar. Beberapa di antaranya adalah melanjutkan pembangunan ibu kota baru, meningkatkan belanja pertahanan, dan menaikkan gaji pegawai negeri.

Menurut Dedek Prayudi, Juru Bicara Divisi Pemuda tim kampanye Prabowo, program inti kampanye, yaitu makan siang gratis di sekolah dan dukungan gizi bagi 82,9 juta orang, akan membutuhkan sekitar Rp 400 triliun ($30 miliar dolar Amerika) per tahun.