Pada Rabu 21 Agustus, dalam tiga kali pertemuan berturut-turut, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR bergegas merevisi Undang-Undang Pilkada 2016 yang berlaku. Artinya, UU diubah hanya seminggu sebelum pembukaan tiga hari masa pendaftaran calon kandidat pada 27 Agustus.

Revisi undang-undang bertentangan dengan dua putusan MK yang dikeluarkan sehari sebelumnya. Dari sembilan partai di DPR, semua kecuali satu setuju untuk membuat ambang batas jumlah kursi dalam persyaratan pencalonan yang lebih rendah, seperti perintah MK, hanya berlaku untuk partai politik kecil yang tidak memiliki kursi di dewan legislatif daerah. DPR juga memberlakukan bahwa syarat usia minimum calon kandidat adalah untuk saat pelantikan, bukan pendaftaran.

Mewakili pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan berakhir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra, milik presiden terpilih Prabowo Subianto, juga mendukung revisi tersebut.

Baleg berencana membawa perubahan tersebut ke rapat pleno DPR pada Kamis, untuk disahkan menjadi undang-undang. Langkah ini diambil meskipun ada perlawanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pada Selasa kemarin, MK menurunkan syarat ambang batas bagi partai politik untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Ambang batas awal adalah telah memperoleh 25 persen suara rakyat, diubah menjadi antara 6,5 ​​dan 10 persen, tergantung pada jumlah pemilih terdaftar di daerah tersebut. Keputusan MK ini membuka peluang bagi partai dan kandidat yang menentang Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Gerindra, untuk mengajukan calon kandidat mereka di daerah-daerah yang menjadi medan pertempuran utama dalam pilkada.

KIM adalah aliansi elektoral yang mendukung presiden terpilih Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dalam pemilihan Februari lalu.