TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Dikecam: Saran Prabowo soal pilkada tidak langsung
Presiden mengusulkan agar anggota DPRD yang memilih kepala daerah, seperti pada masa Orde Baru. Hal itu dapat menghemat anggaran yang bisa dialokasikan untuk memberi makan anak-anak dan program-program lain yang akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A local poll administrator (KPPS) shows a ballot to witnesses during the vote tabulation of the revote for the Central Sulawesi gubernatorial election in Palu on Dec. 5, 2024. (Antara/Basri Marzuki)
Gagasan Presiden Prabowo Subianto menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, demi memangkas biaya, telah mendapat kritik keras dari para pendukung pro-demokrasi. Mereka memperingatkan bahwa penerapan pilkada tak langsung akan mengubah Indonesia menjadi negara semi-otoriter.
Prabowo mengajukan usulan tersebut kurang dari sebulan setelah Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh negeri. Pilkada menghadirkan kemenangan bagi kandidat yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) di provinsi-provinsi besar yang jadi medan pertempuran utama. Mereka tetap menang meski jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu terbilang rendah.
Berpidato di acara ulang tahun Partai Golkar ke-60 pada Kamis malam, Presiden mengusulkan agar para pemimpin daerah ditunjuk oleh anggota legislatif daerah. Menurutnya, hal itu merupakan langkah penghematan biaya.
“Berapa puluh triliun yang dihabiskan dari anggaran negara dan kantong politisi dalam satu atau dua hari?” Prabowo beretorikan dalam pidatonya. “Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan India punya sistem yang efisien. Mereka memilih anggota dewan di daerah yang kemudian menunjuk gubernur dan bupati. Itu tidak memerlukan biaya dan sangat efisien.”
Presiden menambahkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pilkada harus digunakan untuk kebutuhan mendesak yang lebih melayani kesejahteraan publik, seperti makanan untuk anak-anak, renovasi sekolah, dan pembangunan sistem irigasi.
