TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah cabut kebijakan LPG subsidi setelah ada protes keras
Sejak kebijakan tersebut diterapkan, antrean panjang telah terbentuk di luar distributor LPG resmi di berbagai daerah. Ribuan warga menyatakan frustrasi atas perjuangan mereka untuk mendapatkan gas untuk memasak.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Residents line up on Monday to exchange 3-kilogram liquefied petroleum gas (LPG) canisters in Cibodas, Tangerang city, Banten. Residents have said that it has been difficult for them to get the gas canisters following the government’s new policy prohibiting their sale at the retailer level and requiring people to buy them from official distribution centers. (Antara Foto/Putra M. Akbar)
Pemerintah memutuskan untuk mencabut keputusan mendadaknya untuk melarang pengecer kecil menjual tabung gas minyak cair (LPG atau disebut elpiji) 3 kilogram. Kebijakan tersebut menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di seluruh negeri.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa presiden telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan pengecer menjual tabung LPG 3 kg. Gerindra adalah partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto.
"Sementara itu, pemerintah akan secara bertahap mendaftarkan pengecer ini sebagai sub-distributor resmi, untuk memastikan [kepatuhan terhadap batasan harga pemerintah] dan mencegah harga LPG menjadi terlalu tinggi bagi masyarakat," kata Dasco dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa lalu.
Dasco juga menegaskan kebijakan pembatasan distribusi elpiji 3 kg bukan inisiatif Presiden Prabowo, melainkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Harian Kompas melaporkan, Presiden turun tangan setelah mendapat laporan bahwa aturan penjualan baru itu menyebabkan antrean panjang karena masyarakat kesulitan membeli gas elpiji.
Kementerian menetapkan batas penjualan gas elpiji 3 kg kepada distributor resmi melalui aturan baru pada 1 Februari lalu. Hal itu adalah upaya memperketat pengawasan pemerintah dan menjaga agar penyaluran gas elpiji bersubsidi tepat sasaran.
