TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kendala fiskal yang hadang Prabowo
Pada akhirnya, Prabowo mungkin dapat menerapkan kebijakan fiskalnya yang ekspansif jika ia memperoleh dukungan politik yang memadai di DPR.
Change Size
A few lawmakers of the House of Representatives physically attend the plenary meeting on the endorsement for 2019 State Budget Implementation bill (P2APBN) in the House's complex in Senayan, Central Jakarta while others join the meeting virtually on Sept. 15, 2020. (Antara/Puspa Perwitasari)
P
rabowo Subianto, yang kemungkinan besar akan menjadi pemenang pemilu presiden 14 Februari lalu, telah menetapkan agenda ekonomi pemerintahannya. Agenda tersebut berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Dalam berbagai pidato kampanyenya selama beberapa minggu terakhir, ia tegaskan bahwa toleransinya terhadap defisit fiskal akan mencapai 6 persen dari produk domestik bruto. Ia juga berencana menaikkan rasio utang pemerintah hingga 60 persen untuk membiayai program-programnya.
Namun Prabowo akan menghadapi kendala fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6 hingga 7 persen dan untuk membiayai langkah-langkah populisnya. Program bantuan sosial andalannya saja, yang akan menyediakan makanan dan susu gratis untuk sekitar 50 juta anak, diperkirakan oleh banyak analis akan menelan biaya sekitar Rp450 triliun ($30 miliar dolar Amerika) per tahun. Biaya tersebut setara dengan 13 persen dari total pengeluaran pemerintah sepanjang tahun ini.
Saat ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang mendukung dan mengupayakan terpilihnya Prabowo, masih bertanggung jawab penuh untuk mempersiapkan dan mengusulkan APBN tahun anggaran pertama presiden baru, yaitu 2025, kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi harus mengajukannya pada 16 Agustus nanti. Namun, kecil kemungkinan bagi Prabowo untuk bisa mendapatkan rencana fiskal yang jauh lebih ekspansif dibandingkan total belanja tahun ini. Angka untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp3,3 kuadriliun ($213 miliar dolar Amerika) dengan defisit fiskal sebesar 2,3 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang kini masuk bulan-bulan terakhir masa jabatannya, kemungkinan besar tidak akan mengkompromikan prinsip kehati-hatian dalam manajemen pengelolaan fiskal, untuk membiarkan defisit anggaran mendekati batas maksimum yang ditetapkan, yaitu sebesar 3 persen. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, pada akhirnya Prabowo mungkin dapat menerapkan kebijakan fiskalnya yang ekspansif jika ia memperoleh dukungan politik yang memadai di DPR. Ia perlu dukungan untuk mengamandemen Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, yang membatasi defisit hingga 3 persen. Namun, hal ini akan berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi.
Betul bahwa pengeluaran yang lebih besar akan menambah vitalitas untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun dalam konteks fiskal Indonesia, pengeluaran lebih besar selalu berarti defisit anggaran yang lebih besar, yang akibatnya memerlukan pinjaman atau utang yang lebih besar. Hal itu terjadi karena rasio pajak terhadap PDB sebagian besar berada di bawah 10 persen, termasuk yang terendah di wilayah ASEAN
Peningkatan pinjaman memerlukan lebih banyak penerbitan obligasi, sehingga menciptakan beban pembayaran utang yang jauh lebih berat. Pada tahun ini saja, ditetapkan angka sebesar Rp497 triliun, atau lebih dari 22 persen total penerimaan pajak dan 15 persen total belanja negara.
Biaya bunga utang bahkan lebih besar dibandingkan dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur pada tahun ini. Biaya itu juga belum termasuk obligasi yang jatuh tempo tahun ini dan harus diamortisasi. Situasi ini disebabkan oleh suku bunga di Indonesia yang relatif tinggi. Pada tingkat 6,7 persen, imbal hasil, atau yield, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun merupakan yang tertinggi di antara 10 obligasi mata uang lokal regional yang dicatat oleh Bank Pembangunan Asia.
Beban pembayaran utang yang lebih besar akan menyebabkan peningkatan risiko negara. Konsekuensinya, ada biaya pinjaman pemerintah dan crowding out obligasi korporasi, yang memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar obligasi, serta meningkatkan inflasi impor dalam perekonomian domestik. Crowding out adalah kondisi saat kebijakan ekpansif pemerintah mempengaruhi kondisi pasar. Semua berputar bagai lingkaran setan.
Selain pembatasan fiskal, ada hambatan besar lainnya yang menghalangi laju pertumbuhan selama dekade terakhir. Rasio output modal tambahan (incremental capital output ratio atau ICOR) yang tinggi di Indonesia, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, naik menjadi 7,5 pada tahun 2023 dari 6 pada tahun 2022 dan 5,5 pada tahun 2014. Artinya, $7,50 yang dibelanjakan untuk investasi hanya menghasilkan $1 dari pendapatan. Bandingkan dengan ICOR Malaysia sebesar 4,6, Filipina sebesar 3,7, Vietnam sebesar 5,2 dan India sebesar 4,9. ICOR merupakan ukuran umum efisiensi investasi.
Berbagai survei sektor swasta, termasuk yang dilakukan oleh kamar dagang luar negeri, mengidentifikasi hambatan struktural dan kebijakan utama terhadap investasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Di antaranya adalah kerangka peraturan yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, pasar modal yang dangkal, ketidakcocokan antara keterampilan dalam perekonomian, dan peraturan ketenagakerjaan yang ketat.
Kendala birokrasi dan kesenjangan sosial ekonomi juga menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan berkelanjutan. Karena itu, jika pemerintahan baru ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 5 persen tanpa menimbulkan kondisi perekonomian yang membentur batas tertinggi, maka pemerintah perlu memperkuat tiga pilar pertumbuhan yang terdiri dari infrastruktur dasar, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia.
