Penyidik ​​KPK tidak hanya memeriksa Hasto selama berjam-jam pada tanggal 10 Juni, tetapi mereka juga menyita telepon selulernya yang diduga berisi informasi tentang keberadaan Harun. Hasto adalah seorang pengkritik keras Jokowi terkait dugaan campur tangan Presiden dalam proses pemilihan presiden 14 Februari. Dalam ponselnya yang disita itu ada dokumen mengenai persiapan PDI-P menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November.

Subjeknya dapat diprediksi, dan polanya familiar. Kasus ini sempat terbengkalai selama empat tahun. Sekarang, kasus menghangat lagi, saat Jokowi berpisah dari PDI-P, partai yang mengangkatnya ke tampuk kekuasaan.

Dalam dua tahun terakhir, menjelang pemilu 14 Februari, KPK dan Kejaksaan Agung menyelidiki dan mengadili politisi yang dianggap mengancam koalisi yang berkuasa.

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang menggambarkan dirinya sebagai antitesis Jokowi, harus menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap dalam proyek Formula E pada akhir 2022. Pemeriksaan dilakukan sebelum ia mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai presiden.

Setelah mengumumkan dukungan politiknya kepada Anies, Partai NasDem, sekutu utama Jokowi, kehilangan dua dari tiga kursi menteri dalam kurun waktu satu tahun. Memang, hal itu terjadi karena kasus korupsi yang melibatkan politisi NasDem. Kini PDI-P bisa tersangkut pola serupa. Pemeriksaan Hasto mungkin menunjukkan bahwa hubungan antara Jokowi dan partai tidak hanya memburuk, tapi sudah sampai tahap permusuhan.

Pada Mei tahun lalu, Kejagung menangkap politisi NasDem Johny G. Plate, yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Johny diduga menerima suap dalam proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS). Dia kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun.

Lima bulan setelah penangkapan Johny, KPK menangkap politisi NasDem lainnya, Syahrul Yasin Limpo, yang saat itu menjabat Menteri Pertanian. Syahrul didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Saat ini, kasusnya sedang diproses di pengadilan.

KPK juga memeriksa Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekutu Jokowi lainnya. Pemeriksaan dilakukan ketika ia memutuskan untuk maju dalam pemilihan presiden sebagai cawapres Anies. Pasangan ini menjadi lawan pasangan calon presiden pilihan Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akhirnya memenangkan pemilihan presiden.

PDI-P mendukung calon presiden pilihan Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD. Dampak hubungan yang renggang semakin buruk selama musim kampanye pemilu. Saat itu, Jokowi mengucurkan bantuan sosial ke Jawa Tengah, kubu tradisional PDI-P. Jawa Tengah juga provinsi yang dipimpin Ganjar dari 2013 hingga 2023. Penghitungan suara menunjukkan bahwa Ganjar dan Mahfud dikalahkan oleh Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah. Kekalahan PDI-P juga terjadi di wilayah basis massa PDI-P lainnya.

Persaingan antara Jokowi dan PDI-P akan masuk babak baru pada pilkada mendatang. Puan Maharani, politisi senior PDI-P yang juga putri Megawati, telah menyatakan minatnya untuk mendukung Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Politisi PDI-P lainnya, Andi Widjajanto, mengatakan kepada majalah Tempo, bahwa partainya telah memetakan kandidat yang berafiliasi dengan Jokowi. Saat ini, partai sedang mempersiapkan strategi untuk menang dalam pilkada. Kalaupun kalah di tingkat provinsi, mereka tetap berharap bisa mendukung calon mereka agar menang di tingkat kabupaten dan kota.

Ketika partai politik membangun aliansi menjelang pilkada, Presiden Jokowi dikabarkan sedang mempersiapkan perombakan kabinet lagi untuk mencopot menteri-menteri PDI-P. Rencana tersebut dibantah oleh Jokowi.

Namun demikian, negara ini menjadi saksi meningkatnya persaingan kekuasaan antara Jokowi dan PDI-P. Hal ini makin kentara seiring makin dekatnya masa pilkada serentak. Drama politik ini mungkin serupa tragedi mitologi Yunani, yang tidak akan berfaedah bagi rakyat.

Apa Anda berharap para calon kepala daerah yang menang memikirkan rakyat? Mereka toh akan bertemu lagi dengan Jokowi, yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Oktober, beserta sekutu-sekutu dan partai koalisinya.