Mengikuti tradisi pendahulunya Retno LP Marsudi, yang mengeluarkan pernyataan pers tahunan setiap Januari, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan bertemu dengan pers pada hari Kamis. Karena periode emas 100 hari Presiden Prabowo Subianto hanya tinggal dua minggu lagi, menteri baru harus menggunakan kesempatan itu untuk memaparkan program-programnya, setidaknya yang akan dijalankan pada 2025.

Di tengah rendahnya harapan publik terhadap Sugiono, pertemuan dengan media adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa keraguan publik tidak berdasar. Ia bisa membuktikan bahwa keputusan Presiden Prabowo memilihnya sebagai kepala diplomat adalah keputusan tepat. Daripada meminta juru bicara untuk mewakilinya, sekarang ini menteri harus tampil secara pribadi di depan publik untuk menjelaskan hal-hal substantif.

Kami meminta Pak Menteri agar menggunakan kesempatan tahunan itu untuk mengklarifikasi beberapa keputusan dan insiden kontroversial yang melibatkan Presiden.

Keputusan yang kontroversial itu termasuk pernyataan bersama Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang perairan Natuna. Ini adalah isu sensitif bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara tetangga kita, terutama mereka yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan aksi keluar ruangan (walkout) saat Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di konferensi tingkat tinggi delapan negara berkembang (D8) bulan lalu di Kairo. Hal itu juga perlu penjelasan lebih lanjut. Pemerintah telah berulang kali mengatakan bahwa keluarnya Erdogan dari ruangan saat Prabowo berpidato hanyalah kebetulan belaka. Namun, situasinya tetap perlu diperjelas karena dalam pidatonya Prabowo mengkritik keras kurangnya kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara Islam atau yang negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Menteri Sugiono juga harus mengklarifikasi alasan ketidakhadirannya dalam pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN di Bangkok pada Desember lalu. Kementerian Luar Negeri memberi alasan yang saling bertentangan atas ketidakhadiran sang menteri. Padahal,  kehadirannya merupakan isu sensitif bagi Thailand sebagai tuan rumah.

Konferensi pers mendatang juga akan menjadi waktu yang tepat bagi Sugiono untuk menjelaskan lebih rinci kebijakan yang diungkapkannya segera setelah pengangkatannya. Saat itu ia mengatakan, antara lain, menghidupkan kembali Direktorat Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, yang dihapuskan sekitar 23 tahun lalu oleh menteri luar negeri saat itu Hassan Wirajuda. Salah satu alasan Hassan membubarkan kantor tersebut adalah karena kantor tersebut kerap bertindak seperti kementerian dalam kementerian.

Kami meminta Pak Menteri menjelaskan hal ini secara rinci karena bisa jadi hal ini adalah salah satu terobosan kebijakannya. Membangun kembali sebuah kantor bukanlah hal yang mudah, terutama dalam hal personel. The Jakarta Post secara konsisten mendesak pemerintah untuk menggabungkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ke dalam Kementerian Luar Negeri demi mengakhiri tumpang tindih kewenangan yang telah berlangsung lama antara kedua kementerian tersebut. Menteri Perdagangan kemudian akan fokus hanya pada perdagangan dalam negeri.

Sebagai bagian dari pencapaian prioritas nasional Prabowo, Sugiono juga mengungkapkan program untuk memperluas jaringan negara di luar mitra dagang tradisional. Negara-negara tersebut terutama di Asia Pasifik, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Ide tersebut sangat positif, karena Indonesia harus lebih kreatif dalam membuka dan mengintensifkan pasar ekspor baru.

Namun, ide untuk membuka pasar ekspor baru bukanlah hal baru karena telah diupayakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Misalnya, dengan berhasil menjalin hubungan perdagangan yang lebih intensif dengan tujuan-tujuan non-tradisional di Amerika Latin, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara Afrika. Pemerintah sebelumnya bahkan sesekali mencoba menggunakan metode barter sebagai alat pembayaran, alih-alih menggunakan mata uang. Namun, hasilnya secara umum tidak seperti yang diharapkan.

Menteri juga diharapkan mampu menepis pesimisme publik atas keputusan Presiden mengangkat tiga deputi untuk Sugiono. Politikus Anis Matta diharapkan fokus pada diplomasi dengan negara-negara Islam, sementara diplomat karier Arrmanatha Nasir akan lebih banyak menangani urusan internal kementerian dan urusan multilateral. Sebaliknya, diplomat senior Arif Havas Oegroseno akan memimpin kerja sama bilateral serta negosiasi perjanjian internasional kementerian.

Menteri juga diharapkan menenangkan para diplomat dan perwakilan Indonesia yang gelisah, terutama tokoh politik, yang ditunjuk oleh mantan presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ada tradisi di beberapa negara, termasuk AS, bahwa duta besar non-diplomat karier mengundurkan diri ketika presiden baru berkuasa.

Kami berharap menteri akan menjelaskan kepada publik tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.