Imbauan Presiden Prabowo Subianto kepada ASEAN untuk menerima Papua Nugini (PNG) sebagai negara anggota resmi mungkin awalnya mengejutkan, sekaligus mengkhawatirkan, para birokrat Kementerian Luar Negeri dan diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Gagasan itu tampak tak terduga, mungkin sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan.

Meskipun para pejabat Kementerian Luar Negeri terlihat ragu terkait inisiatif yang berbeda ini, mereka harus memenuhi kewajiban konstitusional mereka untuk melaksanakan agenda kebijakan luar negeri Presiden.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus secara konsisten mengadvokasi keanggotaan PNG di semua pertemuan ASEAN. Sikap ini diperlukan bahkan jika negara-negara anggota lain sulit diyakinkan, terutama mengingat bahwa secara geografis PNG merupakan bagian dari Pasifik, bukan di kawasan Asia Tenggara.

Sebuah tantangan penting muncul: Bagaimana Indonesia dapat secara efektif mengajak negara-negara tetangga ASEAN jika para pejabat dan diplomatnya sendiri mempertanyakan misi diplomatik Presiden?

Pasal 6 Piagam ASEAN 2007 menetapkan dua kriteria utama untuk menerima anggota baru. Yang pertama, secara geografis, lokasi calon anggota harus ada di Asia Tenggara. Berikutnya, anggota ASEAN harus menyetujui penerimaan anggota tersebut dengan suara bulat.

Timor-Leste, bekas jajahan Portugis yang memperoleh kemerdekaan pada 2002, mengajukan keanggotaan ASEAN pada 2011. Para pemimpin ASEAN telah memutuskan bahwa negara yang dulunya salah satu provinsi di Indonesia tersebut akan menjadi anggota penuh perhimpunan pada Oktober tahun ini.

Indonesia secara historis telah memainkan peran penting dalam penambahan jumlah anggota ASEAN. Misalnya, pada 1996, saat presiden yang menjabat, Soeharto, mengunjungi Myanmar, Laos, dan Kamboja, sebelum menyatakan dukungan terhadap penerimaan tiga negara tersebut dalam ASEAN. Keanggotaan Myanmar dan Laos diterima pada 1997, sementara Kamboja bergabung pada 1999.

Meyakinkan para pemimpin ASEAN lainnya bahwa keanggotaan PNG penting bagi ASEAN akan menjadi proses yang panjang sekaligus menantang. Proses ini berpotensi makan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Presiden Prabowo mungkin tidak akan menyaksikan bergabungnya PNG dengan blok regional tersebut, sebelum masa jabatan lima tahunnya berakhir pada Oktober 2029. Toh, upaya diplomatik harus tetap berjalan.

Baru-baru ini, selama pertemuan tingkat tinggi resmi ASEAN yang pertama bagi Prabowo, di Kuala Lumpur, ia menyarankan pada sejawatnya di ASEAN bahwa keanggotaan perhimpunan harus mencakup Timor-Leste dan PNG. Menurutnya, langkah tersebut akan menambah pengaruh dan ketahanan blok tersebut di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Prabowo menggambarkan bahwa PNG, yang berbagi perbatasan darat sepanjang 760 kilometer dengan wilayah Papua di Indonesia, sebagai negara yang akan memperkuat ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik. Ia yakin keikutsertaan PNG di ASEAN akan memberi blok tersebut suara yang lebih signifikan dalam diskusi di antara kekuatan-kekuatan global utama.

Prabowo bukanlah pemimpin Indonesia pertama yang melontarkan gagasan agar PNG bergabung dengan ASEAN. Pada Maret 2012, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan PNG di ASEAN. Penggantinya, Joko “Jokowi” Widodo, juga telah menyatakan aspirasi serupa.

Setelah mengunjungi Australia pada Agustus tahun lalu, Prabowo yang saat itu sudah terpilih sebagai presiden RI terbang ke Port Moresby untuk bertemu Perdana Menteri James Marape. Prabowo mengisyaratkan bahwa hubungan dengan PNG akan menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Marape merupakan salah satu kepala negara yang menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden kedelapan Indonesia pada Oktober tahun lalu.

Meningkatnya aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok pemberontak lainnya merupakan salah satu alasan utama di balik keputusan Prabowo. Para pemberontak ini sering menggunakan wilayah perbatasan untuk operasi mereka. Yang penting, Port Moresby telah menegaskan bahwa PNG tidak akan menoleransi segala upaya pemberontak untuk menggunakan wilayahnya. Secara konsisten, PNG mengakui integritas teritorial Indonesia di Papua.

Lebih jauh lagi, PNG baru-baru ini menjadi area yang terdampak persaingan ekonomi dan keamanan, yang sembakin besar, di antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia. PNG menjadi bagian dari ambisi negara-negara besar itu dalam menanamkan pengaruh atas negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Sebagai mantan jenderal Angkatan Darat, Prabowo sangat menyadari bahwa Indonesia harus lebih banyak berinvestasi dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga di Oseania.

PNG pertama kali mengajukan permohonan untuk bergabung dengan ASEAN sebagai anggota penuh pada 1976. Artinya, sembilan tahun setelah kelompok regional tersebut didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. PNG lalu mendapat status sebagai negara pengamat. Pada 1999, PNG diterima sebagai anggota Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum atau ARF). Namun, status keanggotaan penuh di ASEAN belum mengalami kemajuan yang signifikan hingga advokasi terbaru Presiden Prabowo.

Menindaklanjuti usulan penting Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri, di bawah kepemimpinan Sugiono, harus secara konsisten bersikap proaktif.