Indonesia "menolak keras" segala upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa, atau mengubah demografi wilayah Palestina. Hal itu dikatakan Kementerian Luar Negeri, menyusul pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 4 Februari lalu. Trump mengemukakan rencananya untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya secara permanen.

Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu 5 Februari, rencana semacam itu "menghalangi terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat". Negara Palestina merdeka adalah yang dibayangkan dalam solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri bagi warga Palestina, serta hak mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Hak itu tidak dapat dicabut,” lanjut pernyataan kementerian tersebut. Namun, pernyataan tersebut tidak secara spesifik menyebut Trump atau AS.

Satu-satunya jalan yang layak ditempuh menuju perdamaian abadi di Timur Tengah, tambah pernyataan itu, adalah melalui penanganan akar penyebab masalah. Menurut pernyataan tersebut, akarnya adalah “pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel di wilayah Palestina”.

Pernyataan kementerian itu adalah tanggapan atas pernyataan yang dibuat oleh Trump selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden AS tersebut mengungkap rencana untuk mengambil alih Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa ia melihat “posisi kepemilikan rencana jangka panjang” bagi AS yang akan membawa “stabilitas besar ke bagian Timur Tengah tersebut”.

Popular

Explore nearby, spend wisely: intra-provincial travel boom

Furniture exporters decry new quarantine rule

Jokowi faces storm of lawsuits six months after stepping down