Pertemuan menteri luar negeri BRICS berakhir tanpa adanya pernyataan bersamam, yang menandakan adanya ketidaksepakatan internal. Karena itu, para ahli menyarankan agar Indonesia, sebagai anggota blok terbaru dan punya kebijakan tidak berpihak, melangkah hati-hati saat menavigasi perpecahan global yang semakin intens.

Menurut para ahli, dengan BRICS yang belum terbukti sebagai front persatuan, Jakarta harus terus bergantung pada platform multilateral yang lebih tepercaya seperti ASEAN, jika ingin menegaskan posisinya pada masalah global yang kontroversial.

Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Sugiono terbang ke Rio de Janeiro untuk tampil perdana di pertemuan tingkat menteri BRICS. Acara dua hari tesebut awalnya diharapkan menghasilkan pernyataan bersama untuk mengkritik berbagai kebijakan global negara-negara Barat. Hal ini termasuk seruan untuk mereformasi sistem multilateral yang dianggap lebih memihak negara-negara maju, hingga tentangan terhadap penerapan kebijakan “tarif resiprokal” oleh Washington baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, Sugiono menegaskan bahwa prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia termasuk perdamaian di Gaza, juga peningkatan akses pendanaan bagi negara-negara berkembang. Namun, pertemuan gagal mencapai konsensus pada Rabu, dan hanya menghasilkan pernyataan dari sang ketua, Brasil.

“Para menteri menyuarakan keprihatinan serius tentang munculnya tindakan proteksionis unilateral yang tidak dapat dibenarkan dan tidak konsisten dengan aturan [Organisasi Perdagangan Dunia], termasuk peningkatan tarif resiprokal dan tindakan nontarif tanpa pandang bulu, seperti penyalahgunaan kebijakan ramah alam untuk tujuan proteksionis,” kata pernyataan dari Brasil, tanpa jelas-jelas menyebut Amerika Serikat.

Popular

Bogor declares health emergency after mass food poisoning linked to free meal program

Australia PM Albanese to meet Prabowo in first international visit since reelection

BYD car catches fire after three days parked at home in West Jakarta