TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah perluas kebijakan efisiensi, mencakup Polri dan Kementerian Pertahanan
Setelah awal yang sulit dalam menerapkan instruksi Presiden untuk memangkas anggaran di seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah telah memutuskan untuk memasukkan 13 dari 16 lembaga yang awalnya dikecualikan dari kebijakan tersebut.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Prabowo Subianto (center) welcomes a member of his Red and White Cabinet during a special retreat for newly installed ministers and select aides held on Oct. 24-27, 2024, at the Indonesian Military (TNI) Academy in Magelang, Central Java. (AFP/Gerindra Party)
Pemerintah telah memutuskan untuk memperluas kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto hingga mencakup lembaga-lembaga yang sebelumnya dikecualikan. Hal ini dilakukan dalam upaya membagi beban dan mengurangi pengetatan ikat pinggang yang dilakukan di beberapa kementerian dan lembaga.
Langkah pemotongan anggaran awalnya mengecualikan 16 lembaga negara. Tetapi, saat ini, 13 dari lembaga-lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam target akhirnya mengetahui bahwa mereka sekarang harus menjalankan efisiensi juga, setelah melalui serangkaian rapat kerja dengan DPR pada Rabu dan Kamis. Beberapa pertemuan diadakan secara tertutup.
Pada Rabu 12 Februari, Said Abdullah, kepala Badan Anggaran (Banggar) DPR, mengatakan kepada wartawan bahwa kebijakan efisiensi akan berlaku untuk semua lembaga negara "tanpa kecuali".
Di antara lembaga yang pemangkasan dananya telah disetujui DPR adalah lembaga di bidang penegakan hukum, peradilan, dan pertahanan, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tahun ini, anggaran Polri akan dipotong 16 persen dari Rp126 triliun (7,7 miliar dolar Amerika) menjadi Rp105,5 triliun.
Anggaran Kementerian Pertahanan, yang mencakup militer Indonesia, akan dipotong Rp26,9 triliun dari anggaran awalnya sebesar Rp166 triliun.
