TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Intrik politik menyusup ke ranah militer
Upaya perombakan terbaru di jajaran perwira (TNI telah menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya campur tangan politik dalam kewenangan angkatan bersenjata.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
In step: Army personnel march on Oct. 5, 2024, in Banda Aceh, Aceh, during an event marking the 79th anniversary of the Indonesian Military (TNI). (AFP/Chaideer Mahyuddin)
Upaya perombakan terbaru yang dilakukan di jajaran perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang segera diikuti oleh pembatalan keputusan terkait mutasi itu, telah menimbulkan kekhawatiran baru atas meningkatnya campur tangan politik di ranah angkatan bersenjata.
Huru-hara terkait mutasi tersebut terjadi tak lama setelah sekelompok pensiunan jenderal secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terjadinya perubahan keputusan secara cepat tak urung memicu pertanyaan tentang batas konstitusional yang ada di antara kewenangan sipil dan militer.
Keputusan mutasi yang dibatalkan tersebut menandai babak terbaru dalam kembalinya militer ke dalam wacana politik. Pemerintahan Prabowo Subianto memang mendorong untuk memperluas peran TNI dalam kehidupan sipil, terutama melalui amandemen kontroversial yang baru-baru ini dilakukan pada Undang-Undang TNI.
Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan yang memindahkan sekitar 200 perwira tinggi, termasuk Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pertama (Pangkogabwilhan I) Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Kunto dipindahkan ke jabatan yang kurang strategis, yaitu tanpa komando operasional, di Mabes TNI.
Perombakan dilakukan setelah ayah Kunto, mantan wakil presiden Try Sutrisno, yang juga pensiunan jenderal Angkatan Darat, mendukung petisi dari kelompok pensiunan jenderal, yang menuntut pencopotan Gibran, putra mantan presiden Joko "Jokowi" Widodo. Petisi dikeluarkan oleh mereka yang tergabung dalam "Forum Prajurit TNI Purnawirawan".
