TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Myanmar dilarang jadi ketua ASEAN 2026
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Joko “Jokowi“ Widodo waits as other leaders take their spots for a photo session during the opening ceremony of the ASEAN Summit in Jakarta on Sept. 5, 2023. (Reuters/Dita Alangkara/Pool)
S
elasa (5 September), para pemimpin Asia Tenggara menyetujui serangkaian tindakan untuk lebih membatasi peran junta Myanmar di ASEAN. Keputusan tersebut merupakan bagian dari tinjauan yang lebih luas terhadap upaya perhimpunan untuk memulihkan perdamaian di negara yang dilanda konflik tersebut.
Minggu ini, Jakarta menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN juga pertemuan-pertemuan lainnya. Inilah puncak keketuaan Indonesia di ASEAN. Masa jabatan Indonesia 2023 dilatari krisis internal dan eksternal yang terus-menerus terjadi, terutama krisis kudeta di Myanmar.
Penggulingan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Naypyidaw oleh militer lebih dari dua tahun lalu terus menjadi masalah yang menyedihkan bagi ASEAN. Kudeta itu mengikis kepercayaan terhadap kemampuan perhimpunan mengambil tindakan di saat krisis.
“Demi kepentingan ASEAN, kita harus lebih berani mengevaluasi diri dan membicarakan hal ini secara terbuka agar bisa mencari solusinya. Kita harus mengambil upaya-upaya yang lebih taktis dan luar biasa,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjelang sesi jeda KTT. Dalam sesi semacam ini, biasanya para pemimpin terlibat dalam diskusi yang lebih personal.
Para pemimpin ASEAN pada hari pertama KTT yang berlangsung tertutup berhasil melahirkan kesepakatan untuk tidak memberikan jabatan ketua kepada Myanmar yang terjadwal memimpin ASEAN pada 2026. Keputusan tersebut diambil setelah perhimpunan mempelajari kembali Konsensus Lima Poin (5 Point Consensus) yang diberlakukan perhimpunan pada Myanmar.
5PC menyerukan penghentian segera segala kekerasan, mengadakan dialog inklusif, penunjukan dan pengiriman utusan khusus, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.
Namun para pemimpin “sangat prihatin terhadap kurangnya kemajuan substansial dalam penerapan 5PC yang dilakukan oleh pihak berwenang di Myanmar, meskipun mereka telah berkomitmen pada bulan April 2021”. Demikian isi pernyataan bersama yang dikeluarkan para pemimpin ASEAN.
