TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah pangkas belanja kementerian dan daerah untuk biayai program kesejahteraan
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun akan dialokasikan untuk inisiatif yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta perawatan kesehatan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Prabowo Subianto (second from left) and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (third from left) meet the press to explain value added tax (VAT) policy at the Finance Ministry office in Jakarta on Dec. 31, 2024. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk memangkas anggaran hingga total sebesar Rp306,7 triliun (18,9 miliar dolar Amerika) pada 2025. Perintah tersebut dikeluarkan karena pemerintah berupaya mencari dana tambahan untuk mendukung program makan bergizi gratis andalan Presiden, juga untuk mendukung inisiatif mahal lainnya.
Pemotongan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1/2025 yang dikeluarkan pada Rabu 22 Januari. Pemotongan terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga, serta Rp50,59 triliun dari dana transfer daerah.
Arahan tersebut diharapkan akan memengaruhi belanja yang terkait dengan pemeliharaan, perjalanan dinas, upacara, layanan konsultasi, pekerjaan umum, dan pengadaan peralatan, di antara bidang lainnya. Yang dikecualikan dari pemangkasan meliputi, yang utama, gaji pegawai dan program bantuan sosial.
“Anggaran kementerian dan daerah harus fokus pada prioritas nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan penghematan devisa,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan. Ia mengatakan hal itu pada Jumat, saat pengarahan triwulanan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sri Mulyani mengatakan bahwa langkah pemotongan anggaran tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan bukan memperlambatnya. Alasannya, karena dana akan dialokasikan kembali untuk inisiatif yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta perawatan kesehatan.
