TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Masih ada pertanyaan saat makin dekat waktunya anggaran 2025 disetujui
Sedikit lagi, pemerintah dan DPR akan menandatangani RUU anggaran negara 2025. Tetapi masih banyak pertanyaan seputar transisi pemerintah serta pendanaan untuk proyek-proyek utama di masa depan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (center), National Development Planning Minister Suharso Monoarfa (right) and Bank Indonesia Governor Perry Warjiyo (left) attend a meeting with the House of Representatives' Budget Committee (Banggar) at the Senayan legislative complex in Jakarta on Sept. 4, 2024. (Antara/Dhemas Reviyanto)
P
emerintah dan DPR selangkah lebih dekat untuk menandatangani RUU anggaran negara 2025. Namun, rancangan tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai transisi pemerintah yang akan datang dan pendanaan untuk proyek-proyek utama.
Selama rapat anggaran bersama pada Selasa 17 September, anggota Komite Anggaran DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengangkat isu terkait tidak adanya lampiran yang merinci program dan fungsi untuk alokasi bagi kementerian dan lembaga pemerintah.
“Apa yang akan kita sepakati hari ini? Kita tidak tahu program dan anggarannya. Kita tahu [pagu anggaran] untuk belanja kementerian dan lembaga pemerintah, tetapi kita tidak tahu [anggaran] untuk masing-masing,” kata Dolfie.
Anggota DPR itu kemudian merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa persetujuan APBN harus memuat rincian tentang “unit organisasi, fungsi, dan program”.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa rincian tentang program dan fungsi telah dimasukkan dalam Nota Keuangan. Dokumen tersebut menjadi dasar rencana anggaran. Lebih jauh, ia menyebut soal “tidak cukup waktu” untuk menyusun pemutakhiran terkini tentang program dan fungsi. “Jangan sampai kita memasukkan ketentuan pasal-pasal yang akan menghambat pemerintahan baru hanya karena lampiran. Itu yang saya khawatirkan,” kata Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
DPR dan pemerintah akhirnya menganggap masalah tersebut selesai. Langkah itu diambil berdasarkan ketentuan yang memungkinkan hal-hal yang lebih rinci dimasukkan setelah rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Agar berlaku, rancangan anggaran tersebut harus disahkan DPR dalam rapat paripurna dan kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh presiden. Prosedur tahunan yang biasa saja, tahun ini menjadi rumit karena pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah pihak yang menyusun rencana untuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober.
