TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kritikus: Netralitas Jokowi hanya sandiwara
Kelompok sipil lakukan mobilisasi, sementara lawan politik serukan pemakzulan.
Change Size
President Joko “Jokowi” Widodo (right) and Defense Minister Prabowo Subianto dine at a restaurant in Central Jakarta on Jan. 5, 2024. Jokowi has been accused of implicitly supporting the defense minister's presidential campaign by wielding his state authority and high approval ratings. (Instagram/@prabowo)
Tokoh-tokoh terkemuka dan organisasi masyarakat sipil terpengaruh persepsi bahwa menjelang pemilu bulan depan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan pemerintahannya telah menunjukkan keberpihakan yang tidak dapat diterima. Mereka menyerukan akuntabilitas dan, dalam beberapa kasus, pemakzulan Presiden.
Dengan tinggal beberapa minggu lagi sebelum hari pemungutan suara, para kritikus mengatakan bahwa Jokowi lebih mengutamakan putranya, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, dan mantan saingannya, calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan Gibran adalah pasangan dengan nomor urut 2.
Sekelompok tokoh terkemuka lintas agama, termasuk ulama terkenal Quraisy Shihab dan mantan ibu negara Sinta Nuriyah, istri mendiang mantan presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, telah memulai misi untuk memperkuat komitmen yang ada, dalam upaya menjaga integritas pemilu 2024 serta “demi persatuan bangsa”.
Kelompok yang menyebut diri sebagai Gerakan Nurani Bangsa (GNB) itu, pekan lalu mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka menyampaikan harapan agar penyelenggara pemilu dan aparatur negara tetap netral dalam pemilu mendatang.
“Demokrasi tentu saja tidak sempurna, tapi setidaknya itulah yang kami pilih sebagai upaya untuk memperkuat keberagaman [dan] menyatukan berbagai aspirasi yang ada di negara ini,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada The Jakarta Post. “Tetapi proses demokratisasi akhir-akhir ini telah terdistorsi. Pemilu mendatang telah menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Sekadar slogan ‘pemilu yang adil dan jujur’ saja tidak cukup, karena pemilu juga harus berlangsung secara damai dan bermartabat,” lanjut pernyataan tersebut.
Setelah bertemu dengan Ma’ruf dan Yudhoyono pekan lalu, kelompok tersebut bermaksud menemui pejabat negara lainnya. Menurut Alissa Wahid, anggota GNB yang juga putri Gus Dur, mereka ingin menemui Presiden Jokowi dan penyelenggara pemilu.
Inisiatif pembentukan GNB muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai netralitas Jokowi dan aparatur negara. Kekhawatiran makin tajam setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian dianggap melanggar etika, mengeluarkan pengecualian hukum terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Aturan tersebut menyebabkan putra Presiden, Gibran, yang berusia 36 tahun, dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
