TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPDI-P serukan reformasi atas dugaan campur tangan polisi dalam pemilu
Di satu sisi, PDI-P menghadapi pertentangan dari partai politik lain dalam koalisi yang berkuasa. Di sisi lain, ada sebentuk dukungan dari para pengamat untuk menata ulang pengawasan atas lembaga kepolisian.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A police officer inspects ballot boxes for the 2024 regional head elections aboard a boat on Nov. 24 at Paotere Port in Makassar, South Sulawesi, prior to their distribution under police escort to 21 polling stations on five islands in Sangkarrang district. (Antara/Arnas Padda)
Perdebatan tentang reformasi kepolisian muncul kembali, setelah ada tuduhan bahwa Kepolisian Nasional melanggar prinsip netralitas politik selama pemilihan kepala daerah 2024 pada 27 November. Muncul saran dari politisi dan kelompok sipil untuk menempatkan kepolisian di bawah pengawasan menteri, juga saran untuk memperkuat badan pengawas internal.
Hasil awal pemilu serentak minggu lalu menunjukkan potensi kekalahan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di beberapa daerah basis pemilihan utamanya. Hal tersebut menyebabkan PDI-P memunculkan tuduhan bahwa Kepolisian Nasional telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memengaruhi pemilu, demi menguntungkan kandidat tertentu.
Pejabat tinggi PDI-P telah menghubungkan kekalahan partai tersebut dalam beberapa pemilihan gubernur dengan intrik yang dilakukan oleh institusi yang disebut sebagai partai coklat. Wilayah yang diteliti termasuk di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Sebutan partai coklat muncul karena warna seragam polisi. Penyebutannya merujuk pada sekelompok polisi yang memobilisasi dukungan untuk kandidat yang didukung oleh mantan presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Polisi, yang seharusnya melayani [bangsa] dan setia kepada Presiden Prabowo Subianto, telah disalahgunakan untuk ambisi kekuasaan Jokowi yang tidak pernah berakhir,” kata sekretaris jenderal partai nasionalis Hasto Kristiyanto dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu.
