TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsVonis korupsi terhadap mantan menteri 'sarat kepentingan politik'
Chairul menyuarakan sentimen dari beberapa kelompok hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa putusan tersebut tampak "bermotif politik". Hal itu berkaitan dengan hubungan Thomas dan calon presiden yang kalah pemilu tahun lalu, Anies Baswedan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Former trade minister and graft defendant Thomas Lembong looks at journalists ahead of the verdict hearing at the Jakarta Corruption Court in Jakarta on July 18, 2025. A panel of judges sentenced Thomas to four-and-a-half years in prison and a Rp 750 million (US$45,871) fine after finding him guilty in a corruption case pertaining to sugar imports. (Antara/Bayu Pratama S.)
Putusan dalam kasus korupsi mantan menteri perdagangan Thomas Lembong telah memicu kekhawatiran di kalangan ahli hukum. Mereka mempertanyakan landasan hukum putusan tersebut dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menjadi preseden berbahaya untuk membungkam tokoh-tokoh oposisi.
Jumat lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada Thomas. Vonis dijatuhkan karena Thomas mengizinkan beberapa pabrik gula swasta mengimpor gula mentah dari tahun 2015 hingga 2016. Kebijakan itu ia maksudkan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan nasional. Namun, peraturan yang berlaku menetapkan bahwa impor tersebut harus dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Thomas, ketika impor tersebut dilaksanakan, menjabat sebagai menteri perdagangan di bawah presiden saat itu, Joko “Jokowi” Widodo.
Pengadilan menyatakan bahwa mantan menteri tersebut telah "dengan sengaja melanggar aturan", yaitu dengan mengizinkan adanya impor melalui perusahaan perdagangan milik negara, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yang bekerja sama dengan perusahaan gula swasta.
Thomas dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur perbuatan melawan hukum oleh pejabat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan menyebabkan kerugian negara atau merugikan perekonomian nasional.
