TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
KPPU nilai TikTok tak lakukan praktik monopoli
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
The TikTok logo is pictured outside the company's US head office in Culver City, California, US, September 15, 2020. (Reuters/Mike Blake)
T
ikTok menolak klaim seorang menteri yang mengatakan bahwa aplikasi video pendek tersebut merupakan ancaman bagi usaha kecil atau persaingan bisnis secara umum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah mengatakan tidak melihat ada yang salah dengan aktivitas TikTok, namun akan terus memantau dengan cermat.
Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa e-commerce punya banyak sisi. Layanan TikTok hanyalah salah satu dari banyak karakteristik e-commerce.
“Jika ada perusahaan yang punya platform e-commerce dan menjual [produk], punya akses ke agen pembayaran, iklan, dan sebagainya, itu ciri-ciri ekosistemnya,” kata Afif. “Operasional seperti itu tidak berarti salah,” tambahnya, merujuk pada layanan perdagangan sosial dari platform berbagi video milik ByteDance yang berbasis di Beijing.
Awal bulan ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mempertanyakan ekspansi TikTok ke e-commerce, dengan alasan bahwa platform media sosial populer tersebut dapat memonopoli dan berpotensi mengancam usaha kecil di Indonesia. Menurutnya, perusahaan tidak boleh menggabungkan layanan e-commerce dan media sosial, mengingat kemungkinan platform media sosial mempengaruhi transaksi online.
Teten menambahkan bahwa perusahaan e-commerce harus dilarang menjual produk mereka sendiri melalui pasar daring tempat mereka beroperasi. Ia mendesak anggota parlemen untuk mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut.
Menkeu juga menegur KPPU yang tidak angkat bicara soal layangan e-commerce di media sosial.
Afif dari KPPU menilai jika belum ada regulasi mengenai e-commerce, sehingga tidak bisa sembarangan menuduh bahwa lembaga pengawas telah lalai. Selain itu, KPPU juga belum menerima laporan pelanggaran terkait TikTok. “Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan, ya,” katanya, sebelum menjelaskan bahwa KPPU mungkin akan mengusut permasalahan tersebut jika ditemukan bukti pelanggaran, meski tidak ada yang melaporkan.
