TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsRangkap jabatan wakil menteri ancam kinerja pemerintah
Kurangnya mekanisme pengawasan terhadap wakil menteri yang berkinerja buruk meningkatkan risiko konflik kepentingan bagi anggota kabinet yang merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Para ahli memperingatkan bahwa rangkap jabatan dapat melemahkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Red and White: The ministers of President Prabowo Subianto's cabinet gather for a group photo after their swearing-in ceremony at the State Palace in Jakarta on Oct. 21, 2024. (Antara Foto/Hafidz Mubarak A)
Penunjukan puluhan wakil menteri sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) telah memunculkan kembali pertanyaan terkait konflik kepentingan dan potensi dampak rangkap jabatan ini terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pertanyaan tersebut mengemuka di tengah tidak adanya mekanisme untuk mengevaluasi anggota kabinet yang berkinerja buruk.
Setidaknya 30 dari 55 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih kini juga menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN terbesar di Indonesia, serta anak perusahaannya. Kabinet pembantu Presiden Prabowo Subianto saat ini jumlahnya membengkak, hingga merupakan kabinet terbesar sejak era Reformasi dengan anggota lebih dari 100 orang.
Pengaturan rangkap jabatan semacam itu dapat menciptakan peran yang tumpang tindih dan membuka pintu bagi potensi konflik kepentingan. Hal itu dikemukakan pakar hukum tata negara Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Wakil menteri seharusnya melayani publik dan memastikan implementasi regulasi. Di sisi lain, komisaris fokus mengamankan keuntungan bagi BUMN,” kata Yance. “Mencampuradukkan tugas regulasi dengan kepentingan mencari keuntungan akan dengan mudah menciptakan konflik kepentingan.”
Yance melanjutkan bahwa konflik kepentingan juga dapat muncul ketika para wakil menteri tersebut menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang beroperasi di sektor yang tumpang tindih dengan tugas mereka di kabinet. Hal itu berisiko mengubah regulator menjadi operator, yang akan “merusak tata kelola pemerintahan yang adil”.
